PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id– Aktivitas pengurukan lahan di Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, menuai protes dari warga setempat. Penimbunan tanah yang dilakukan di area persawahan tersebut diduga memperparah kondisi banjir yang kerap melanda kawasan permukiman warga, khususnya saat hujan deras mengguyur.
Salah satu warga terdampak, Hajah Sutiyem, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak pengurukan tersebut. Ia menyebut rumahnya telah tiga kali terendam banjir selama setahun terakhir.
“Setiap hujan deras, air cepat meluap. Dulu tidak separah ini. Setelah ada penimbunan tanah, air tidak bisa mengalir dengan lancar,” keluh Sutiyem, Senin (21/4/2025).
Ia pun berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menanggulangi persoalan tersebut. “Mohon kepada Bupati Pringsewu yang baru agar bertindak. Dengan adanya timbunan tanah untuk pembangunan gudang, debit air semakin tinggi dan menyebabkan kami kebanjiran,” tambahnya.
Lahan yang sedang diuruk tersebut rencananya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung. Namun, proses pembangunan itu diduga belum mengantongi izin lengkap, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tokoh masyarakat Tambahrejo, Dr. (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM, menyesalkan adanya proyek pembangunan yang belum memenuhi persyaratan legal tersebut.
“Izin mendirikan bangunan itu bukan sekadar formalitas. Jika tidak ada IMB, AMDAL, dan PBG, maka itu merupakan pelanggaran. Apalagi jika dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, masyarakat Tambahrejo telah mengajukan permohonan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pringsewu. Tokoh masyarakat Suku 5 Tambahrejo menyampaikan bahwa permohonan tersebut telah mendapat sambutan positif dari Ketua DPRD Pringsewu, Suherman, dan Ketua Komisi III, Lusi.
“Alhamdulillah, DPRD merespons dengan baik. Rencananya, audiensi akan dijadwalkan minggu ini,” ujarnya.
Warga berharap melalui forum tersebut akan ada solusi konkret guna mengatasi permasalahan banjir yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap proses pembangunan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
