Camat Sukoharjo: Minta Siskamling Diaktifkan Kembali

SUKOHARJO,iNewsPringsewu.id-Rapat koordinasi Tingkat Kecamatan Bertempat di Aula Gedung Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu, Provisi Lampung,Selasa Pagi,(31/01/2023.)

Acara dibuka langsung oleh Camat kecamatan Sukoharjo Yuli Saptiwati S.Pd. M.M,Rapat koordinasi ini merupakan yang pertama dilakukan di kecamatan Sukoharjo di tahun 2023.

Baca Juga

Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai: Aturan dan Larangan Kampanye Diperketat

Hadir dalam kegiatan ini, Camat Sukoharjo bersama jajaran nya, Kadis PMP Ir Iskandar Muda, Kadis DLH Nur Fajri ST. MT. Inspektorat diwakili Irban 1 ,kepala KUA Sukoharjo, KUPT kesehatan, BKKBN, Kapolsek diwakili Kanit Bimas , Danramil diwakili anggota, bapenda diwakili Kabid Pendapatan Ali Hamidi, pendamping kecamatan, para kepala Pekon Kabid perbedayaan PMP Budi Santoso.

Dalam sambutannya camat menyampaikan segala sesuatu yang harus diberikan antesi,pada tahun ini misalnya harus diaktifkan kembali kegiatan siskamling, karena sekarang sudah mulai rawan terkait kasus pencurian ,ini juga mungkin karena kita sedang menghadapi bulan Romadhon.

Kadis DLH Nur Fajri dalam kesempatan itu menyampaikan Mengenai masalah persampahan, yg sudah menjadi permasalahan nasional.

Baca Juga

Fauzi Laras Berbagi Nasi Ayam Geprek Gratis, Warga Pringsewu Antusias

Menurut nya saat ini harus dibentuk dalam masyarakat yaitu kelompok pengurus Sampah (Kompas).

Dalam pembentukan kelompok pengurus Sampah harus membuat SK dari Kepala Pekon yang diketahui camat yang kemudian di ajukan kepada bupati untuk mengeluarkan ijin nya.

Harapan dibentuk kompas ini adalah supaya permasalah sampah bisa tertanggulangi dan bisa mendatangkan nilai ekonomi tambahan di masyarakat.

Baca Juga

Wiriawan Sada Melindra: Sosok Putra Daerah yang Maju di Pilkada Pringsewu 2024

Apabila kompas ini sudah terbentuk dan mempunyai legelitas maka banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana CSR dari berbagai perusahaan yang akan peduli terhadap lingkungan hidup.

Kepala Dinas PMP Iskandar Muda Menyampaikan informasi dalam rangka pengawasan, bahwa setiap kepala Pekon bila keluar dari wilayah kabupaten harus meminta ijin terutama camat setempat, untuk mengetahui keberadaan nya dan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

Kemudian tugas Dinas PMP yaitu menjadikan Semua Pekon menjadi Desa mandiri.

Baca Juga

Ririn Wiriawan Gelar Bimtek Saksi Sesi Kedua, Mantapkan Dukungan di Pringsewu

Menurut nya dalam rangka menjadi tatakelola yang baik harus bekerja Dengan jujur dan ikhlas.

Terus kami ingin menyampaikan kenapa selama ini BUMDES tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan lomba Pekon.

Padahal BUMDES adalah badan usaha milik Desa yang layak untuk untuk diikut sertakan dalam lomba Pekon.

Baca Juga

Survei Rakata Institute: Fauzi-Laras Unggul, PDIP Siapkan Strategi Maksimal di Pringsewu

Hanya satu tujuan pemerintah apapun program yang digulirkan tujuan nya hanya satu yaitu mensejahterakan masyarakat," jelasnya 

Menurut nya juga kenapa aset Pekon yang berbentuk Embung tidak dikelola oleh BUMDES karena ini sangat baik dan potensial untuk menjadi ladang usaha produktif.

Mari kita menjadikan desa kita menjadi salah satu icon yang memiliki karakter,contoh mengapa setiap orang bicara bibit tumbuhan selalu menyebut nama Pekalongan, dari contoh tersebut mari jadikan desa kita yang memiliki kebanggaan tersendiri yang mempunyai ciri khas.

Misalnya setiap orang yang butuh bibit pisang maka akan langsung menyebut bibit pisang Sukoharjo.

Selain lomba desa yang akan disiapkan juga ada inovasi yang harus disiapkan oleh Pekon yang akan mengikuti lomba.," Tutur nya.

Kadis tak juga tak lupa menyampaikan agar semua pihak tetap tenang dan kondusif terkait isu-isu yang berkembang, dan jangan ikut ikutan kedalam.peemasalahan yang bukan urusan kita.

Ali Hamidi Menyampaikan 3 hal dalam rapat ini Pertama adalah masalah evaluasi pembayaran pajak PBB, kemudian terkait Penggunaan aplikasi e Bapenda pringsewu dan Permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Pekon dan jajaran nya.

Dirinya berharap agar inspektorat ikut mengevaluasi masalah pembayaran pajak PBB yang banyak bermasalah di berbagai Pekon/Desa.

,"Kami sampaikan kepada para kepala Pekon yang capaian terendah agar segera memenuhi target.

Kepada setiap Pekon silahkan melakukan evaluasi dimasing-masing masing tempat nya, jangan sampai terjadi permasalahan yang berkepanjangan dan Akhirnya menjadi permasalahan hukum," tegasnya.

Siapapun yang menyalah gunakan dan menyimpangkan dana pajak berapapun nilainya maka pelakunya bisa di penjara.

Editor : Indra Siregar