Berapa Uang Sertifikasi Guru Madrasah 2026? ini Rincian Nominalnya
JAKARTA,iNewsPringsewu.id– Besaran tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah menjadi perhatian para tenaga pendidik. Pada 2026, nominal tunjangan yang diterima guru berbeda berdasarkan status kepegawaian, golongan, serta kepemilikan SK Inpassing.
Bagi guru madrasah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, tunjangan profesi diberikan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, guru madrasah Non-ASN yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Besaran tersebut meningkat dari sebelumnya Rp1,5 juta setelah adanya kebijakan kenaikan tunjangan profesi guru Non-PNS oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Adapun guru Non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing memperoleh tunjangan berdasarkan kesetaraan gaji pokok PNS sesuai golongan dan masa kerja yang ditetapkan.
SYARAT MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI
Untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru, tenaga pendidik madrasah harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan ketentuan teknis.
Di antaranya memiliki sertifikat pendidik yang valid, terdaftar dalam sistem EMIS GTK Kementerian Agama, serta mempunyai Nomor Registrasi Guru (NRG).
Guru juga harus aktif mengajar di satuan pendidikan madrasah, meliputi RA, MI, MTs, MA atau MAK, memenuhi ketentuan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu sesuai regulasi, serta memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV.
Selain itu, penilaian kinerja guru harus memenuhi kategori minimal baik sesuai ketentuan yang berlaku.
GURU DIMINTA MEMAHAMI HAK TUNJANGAN
Perbedaan status kepegawaian dan kepemilikan SK Inpassing menjadi faktor penting dalam menentukan besaran tunjangan sertifikasi yang diterima guru madrasah.
Karena itu, para tenaga pendidik perlu memastikan data kepegawaian, sertifikat pendidik, NRG, serta administrasi pada sistem Kemenag telah sesuai agar proses penyaluran tunjangan berjalan sebagaimana mestinya.
Kebijakan peningkatan tunjangan profesi guru Non-ASN menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah sekaligus mendukung kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
Editor: Indra Siregar