Pembebasan Bersyarat Terpidana Terorisme, Kejari Pringsewu Perkuat Koordinasi dengan Densus 88 dan B
PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menerima kunjungan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Polres Pringsewu dalam rangka pelaksanaan pembebasan bersyarat seorang terpidana kasus tindak pidana terorisme, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Kejari Pringsewu tersebut berkaitan dengan pembebasan bersyarat terhadap Agung Hizbullah bin Sadi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin, S.H., yang mewakili Kepala Kejari Pringsewu Anggiat Pardede, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS/1961/PK.06.03/2026 tertanggal 12 November 2026.
Menurutnya, keputusan tersebut diterbitkan setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agung Hizbullah sebelumnya merupakan terpidana perkara terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1031/PID.SUS/2023/PN JKT.UTR tanggal 22 Januari 2024, dengan vonis pidana penjara selama lima tahun.
Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, yang bersangkutan telah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan serta mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
Meski memperoleh pembebasan bersyarat, yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Di antaranya wajib lapor, mengikuti pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta menjalani pembinaan lanjutan melalui program deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
Keterlibatan sejumlah instansi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi pengawasan dan pembinaan guna memastikan proses reintegrasi sosial berjalan sesuai ketentuan.
Kejari Pringsewu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung langkah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
Sinergi aparat penegak hukum dan lembaga terkait diharapkan mampu memastikan proses pembebasan bersyarat berjalan sesuai aturan, dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan, pengawasan, serta keamanan masyarakat.
Editor: Indra Siregar