PESAWARAN,iNewsPringsewu.id– Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, dengan tegas meminta pembatalan proyek pengadaan papan tulis pintar (smart board) di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Permintaan ini disampaikan M. Nasir dalam pertemuan di gedung DPRD Pesawaran, mengingat potensi kerugian anggaran daerah dari proyek yang dianggapnya tidak tepat sasaran.
Badan Anggaran DPRD yang dibpimpin M. Nasir Wakil Ketua DPRD Pesawaran Fraksi NasDem.
“Proyek ini harus dibatalkan karena berpotensi merugikan keuangan daerah. Pengadaan smart board dengan anggaran sebesar itu terkesan dipaksakan dan hanya akan dinikmati oleh sebagian sekolah tertentu saja,” ujar M. Nasir.
Menurut M. Nasir, anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp3,7 miliar. Ia berpendapat bahwa dana sebesar itu lebih bermanfaat jika dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti pembangunan MCK dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD). Hal ini, katanya, akan memberikan manfaat yang lebih luas dan berdampak langsung bagi guru serta siswa di seluruh sekolah.
“Daripada membeli perangkat mahal yang hanya dinikmati beberapa sekolah, anggaran ini sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak,” tegasnya.
Selain itu, M. Nasir juga mengkritik Dinas Pendidikan yang dinilainya kerap mengajukan program dengan biaya fantastis, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar pendidikan di Pesawaran. Menurutnya, program pengadaan smart board ini terkesan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dengan fokus pada pengadaan barang mewah ketimbang peningkatan infrastruktur pendidikan yang mendasar.
“Selama ini banyak program Dinas Pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar sekolah-sekolah. Peran DPRD di sini adalah memastikan pola seperti ini diubah demi pendidikan yang lebih merata,” pungkasnya.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dapat mengkaji ulang penggunaan anggaran mereka dan memastikan setiap program yang diajukan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
