Nurul Hidayah Salut Sikap Tegas Banggar DPRD Pringsewu, Minta Rekomendasi APBD Jangan Diabaikan

PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id – Sikap tegas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pringsewu dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari akademisi sekaligus praktisi hukum, Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM.

Menurut Nurul Hidayah, fungsi pengawasan yang dijalankan Banggar merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga

Cegah Karhutla Meluas, Wakapolres Pringsewu Uji Seragam Anti Api dan Cek Armada Damkar

"Saya mengapresiasi langkah Banggar DPRD Pringsewu yang berani menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Semoga seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik," ujarnya.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keputusan Banggar DPRD Pringsewu yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan itu tidak diberikan tanpa syarat.

Dalam laporan resminya, Banggar menyampaikan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Salah satu sorotan utama adalah belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih maksimal.

Baca Juga

Kuasa Hukum Sambangi Polres Pringsewu, Minta Kejelasan Kasus Kematian Anak usai Pramuka

Selain itu, Banggar juga mengkritisi sejumlah belanja daerah yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Banggar turut merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengevaluasi keberadaan ajudan non-ASN serta empat Tenaga Ahli (TA) Bupati. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas organisasi, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nurul Hidayah berharap seluruh rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Jelang HUT ke-81 RI, PPM Pringsewu Gotong Royong Rawat Makam Pahlawan

"Harapan masyarakat tentu adanya perubahan yang lebih baik. Rekomendasi Banggar ini hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.

Editor : Indra Siregar