DPRD Pringsewu Fasilitasi Keluhan Kepala Pekon Terkait Aset Koperasi Merah Putih

PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pringsewu menerima audiensi puluhan kepala pekon dari berbagai kecamatan di ruang rapat DPRD setempat, Jumat siang (30/01/2026). Audiensi ini membahas polemik aset tanah pekon yang menjadi kendala utama pembangunan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Bambang Kurniawan dan Agus Irwanto, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hadir pula  Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas koperindag pringsewu 

Baca Juga

Riyanto Pamungkas Hujan-Hujanan, Pastikan Penanganan Banjir di Pringsewu

Sejumlah kepala pekon menyampaikan kegelisahan terkait status dan ketersediaan aset tanah desa yang akan digunakan untuk pembangunan gedung atau gerai Koperasi Merah Putih. Salah satunya disampaikan Purwoko, Kepala Pekon Sukoharjo III, yang meminta adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan aset untuk pembangunan koperasi.

“Tidak semua desa memiliki tanah aset. Kami meminta DPRD menyusun regulasi yang jelas agar pembangunan koperasi merah putih tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Perwakilan BPKAD Kabupaten Pringsewu dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa terdapat 10 titik tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan oleh desa untuk pembangunan Koperasi Merah Putih dan seluruh prosesnya telah sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga

Musda Golkar Pringsewu Tertunda, Ada Apa?

Sementara itu, Agus Irwanto menegaskan pentingnya pendampingan teknis dari BPKAD dan PMD kepada pemerintah pekon sejak awal, terutama terkait legalitas aset tanah. Menurutnya, pendampingan ini krusial karena keterbatasan aset tidak dialami oleh semua desa.

Keluhan juga disampaikan oleh Slamet Riyadi, Kepala Pekon Bandung Baru sekaligus Ketua Pekon Merah Putih Kabupaten Pringsewu. Ia menyebutkan bahwa para kepala pekon telah berupaya mengikuti mekanisme pembangunan koperasi sesuai aturan.

“Nilai aset bangunan atau gerai Koperasi Merah Putih mencapai Rp1,6 miliar. Namun masih ada kendala di lapangan, seperti bangunan yang belum memiliki sumur bor dan jaringan listrik,” ungkap Slamet.

Baca Juga

Trotoar Rest Area Disorot, Warga Pringsewu Nilai Tak Sejalan dengan Semangat UMKM

Ia juga menyoroti persoalan aset sawah desa yang secara lokasi strategis, namun tidak diperbolehkan oleh Dinas Pertanian untuk dialihfungsikan sebagai lokasi bangunan koperasi.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, menyatakan pihaknya memfasilitasi aspirasi para kepala pekon untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat.

“Kami menampung dan akan mengawal seluruh keluhan ini, terutama terkait aset tanah sebagai syarat pendirian Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Bambang Kurniawan dan Agus Irwanto menegaskan komitmen DPRD Pringsewu dalam mendukung penuh program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Meski demikian, keduanya mengakui masih adanya kendala serius di tingkat pekon, khususnya penyediaan lahan.

Baca Juga

Jalan Alternatif Simpang ABC–Pekon Mataram Sudah Rusak

Dalam audiensi tersebut juga mengemuka usulan pembentukan posko pengaduan khusus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pringsewu, sebagai wadah penyelesaian masalah, serupa dengan posko pengaduan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pernah dibentuk sebelumnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi jembatan aspirasi kepala pekon agar permasalahan Koperasi Merah Putih dapat didengar dan ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah hingga pusat.

Editor : Indra Siregar