PESAWARAN,iNewsPringsewu.id– Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran akan turun ke lapangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah ini diambil setelah DPRD menerima banyak laporan dari masyarakat terkait indikasi penyelewengan dalam pencairan dan distribusi dana PIP.
"Kami meminta data dari 11 kecamatan untuk melakukan pengawasan silang. Kami sudah menerima banyak masukan, dan kami akan bergerak menelusuri dugaan penyimpangan ini. Jika terbukti, kami akan mengungkap pelakunya," ujar Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di ruang Komisi IV DPRD.
M. Nasir, yang juga Ketua DPW NasDem Pesawaran, menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Disdikbud agar kejadian serupa tidak terulang. "Kami akan melakukan verifikasi langsung kepada siswa dan pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan jelas. Mulai minggu depan, kami akan turun ke lapangan untuk mengungkap adanya oknum yang bermain, terutama jika dilakukan secara terstruktur," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Muhammad Rinaldi, menambahkan bahwa pihaknya telah meminta data penerima PIP secara rinci, termasuk nama dan alamat, untuk memastikan program ini tepat sasaran.
"Dengan adanya data yang akurat, kita bisa melakukan penertiban. Sebab, kami menerima banyak laporan bahwa rekening PIP dipegang oleh kepala sekolah, bahkan ada kasus di mana dana telah dicairkan tetapi tidak diterima oleh siswa. Ini jelas mengindikasikan adanya dugaan penggelapan," ungkap Rinaldi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD, Yulian Nursasongko, mempertanyakan prosedur pencairan dana PIP oleh kepala sekolah. Ia menyoroti kemungkinan adanya pengondisian dalam pencairan dana tersebut.
"Dulu saat pandemi Covid-19 ada kebijakan untuk menghindari kerumunan, sehingga pencairan dana bisa diwakilkan. Tapi kenapa sekarang kepala sekolah tetap bisa mengambil langsung ke bank? Apakah ini permainan kepala sekolah atau ada yang mengatur secara terstruktur?" ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid PAUD Disdikbud Pesawaran, Yuhana, menyatakan bahwa jika memang terjadi penyimpangan, hal itu dilakukan oleh oknum tertentu.
"Kalau ada kejadian seperti itu, itu ulah oknum. Selain itu, keterbatasan akses orang tua terkadang membuat mereka mempercayakan pencairan dana kepada pihak lain atau sekolah," jelasnya.
DPRD berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan dana PIP benar-benar tersalurkan kepada siswa yang berhak menerimanya.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
