Prosesnya mencakup pendataan awal oleh pekon melalui SIKS-NG, verifikasi Dinsos, penetapan kuota oleh Kemensos, hingga penyaluran melalui Himbara. “Kuota tetap di Kemensos. Jika kuota penuh, penerima lama dipertahankan,” jelas Debi.
Terkait ketidaktepatan sasaran, Dinsos menyebut beberapa penyebab seperti data belum diperbarui, perubahan kondisi ekonomi warga, kesalahan verifikasi, kuota terbatas, serta data ganda atau NIK bermasalah. Untuk itu, langkah perbaikan digencarkan, termasuk pendataan ulang, verifikasi faktual, pemutakhiran DTSEN, sinkronisasi data lintas OPD, dan pembaruan desil rutin.
Menanggapi usulan pemberian “label miskin”, Debi menyatakan hal tersebut harus dipertimbangkan dari sisi sosial. “Ada yang setuju, ada yang menolak. Jika pun diterapkan, bentuknya harus mempertimbangkan martabat warga,” ujarnya.
Dinsos memastikan akan terus meningkatkan ketepatan data agar penyaluran bansos berjalan lebih adil dan tepat sasaran.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
