get app
inews
Aa Read Next : KPU Pesawaran Klarifikasi Kehadiran Zulkifli Anwar di Acara Penetapan Nomor Urut Pilkada

AMP Desak DPRD Tindaklanjuti Dugaan Mismanajemen Keuangan Pemkab Pesawaran

Kamis, 26 September 2024 | 17:08 WIB
header img
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) saat menggelar audiensi dengan DPRD Pesawaran, mendesak penanganan atas dugaan carut marut pengelolaan keuangan Pemkab yang berdampak pada tertunggaknya gaji perangkat desa,Foto: ist

PESAWARAN,iNewsPringsewu.id– Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menggelar audiensi dengan pihak DPRD setempat pada Kamis (26/9/2024), meminta tindak lanjut atas dugaan buruknya tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Mereka menuding bahwa pengelolaan keuangan yang tidak tertib menjadi penyebab utama tertunggaknya pembayaran gaji (Siltap) perangkat desa selama dua bulan sejak 2021, dengan total tunggakan yang diperkirakan mencapai Rp 11 miliar.

Saprudin Tanjung, Ketua AMP, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dinilai "ugal-ugalan" ini juga berdampak pada penundaan pembayaran rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen selama tiga bulan. "Berbeda dengan kabupaten lain, Pesawaran terhambat pembayarannya tanpa ada kejelasan penyelesaiannya," ujar Tanjung.

Lebih lanjut, Tanjung menyoroti pinjaman utang Pemkab Pesawaran ke Bank Jawa Barat (BJB) sebesar Rp 150 miliar pada 2022. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan taksiran PT SMI, kemampuan bayar Pemkab tidak boleh lebih dari Rp 40 miliar. Namun, Pemkab tetap memaksakan diri mengambil pinjaman sebesar Rp 80 miliar dengan bunga hampir 10 persen, yang harus dilunasi pada 2024.

"Anehnya, dana pinjaman tersebut bukannya digunakan untuk menutup hutang, melainkan dipecah menjadi beberapa proyek fisik yang juga tidak jelas penyelesaiannya. Sementara itu, Pemkab kesulitan menutup bunga pinjaman yang terus bertambah," beber Tanjung.

Ia juga menyinggung keresahan para pejabat eselon di Pemkab Pesawaran akibat pemangkasan tunjangan kinerja (Tukin) yang mereka anggap sebagai hak mereka. Menurutnya, kondisi ini tidak akan terjadi jika pengelolaan keuangan dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai aturan.

"Jika tata kelola keuangan Pemkab dikelola dengan baik, situasi seperti ini tidak akan terjadi," tegas Tanjung.

Editor : Indra Siregar

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut