Kejaksaan Pringsewu Tahan Bendahara dan Sekretaris LPTQ Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah 2022

PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id– Kejaksaan Negeri Pringsewu telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyimpangan dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.

Penetapan kedua tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik mendapatkan bukti yang cukup sesuai dengan hukum acara pidana.

Baca Juga

Resmi! Riyanto-Umi Raih Suara Terbanyak, Siap Pimpin Pringsewu

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu Raden Wisnu Bagus Wicaksono, yang didampingi oleh Kasi Intel, Kadek Dwi Ariatmaja, mengungkapkan bahwa kedua tersangka yang ditetapkan adalah:

1. TP, Bendahara LPTQ Kabupaten Pringsewu untuk masa bakti periode 2020-2025, yang juga menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

2. R, Sekretaris LPTQ Kabupaten Pringsewu untuk masa bakti periode 2021-2025, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga

MSSC Pringsewu Gemilang: Raih 5 Emas di Open Tournament Begawi Taekwondo Lampung

Penetapan tersangka ini tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/L.8.20/Fd.2/12/2024 dan 03/L.8.20/Fd.2/12/2024, masing-masing tertanggal 2 Desember 2024.

Sebagai bagian dari langkah untuk mempercepat penyelesaian perkara, tim penyidik Kejari Pringsewu juga melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, mulai 2 hingga 21 Desember 2024, di rumah tahanan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 24 KUHAP.

Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka mencakup pembuatan laporan kegiatan fiktif dan mark-up anggaran pada sejumlah kegiatan.

Baca Juga

Dr. Fauzi Ajak Mahasiswa Manfaatkan Teknologi Digital dan Bangun Jaringan untuk Sukses Berwirausaha

Berdasarkan audit independen yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 584.464.163,-.

Terkait perbuatan tersebut, penyidik mengenakan pasal sangkaan Primer, yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18, dan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Indra Siregar