Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kejari Mesuji Sita Sejumlah Dokumen dan Perangkat Elektronik di Kantor Ba

MESUJI,iNewsPringsewu.id– Satu hari pasca penggeledahan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mesuji, Jodhi Atma Enchi, mengungkapkan bahwa penggeledahan telah dilakukan pada Rabu, 23 April 2025, sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Baca Juga

Kejari Mesuji Tahan Ketua Bawaslu Deden Cahyono Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp347 Juta

"Setelah melalui serangkaian tindakan penyelidikan, Tim Penyelidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan perbuatan melawan hukum, sehingga perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Jodhi, Kamis (24/4/2025).

Peningkatan status tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/L.8.22/Fd.2/04/2025 tertanggal 22 April 2025. Sebagai tindak lanjut, Kejari Mesuji melakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-282/L.8.22/Fd.2/04/2025.

Penggeledahan di kantor Bawaslu Mesuji berlangsung selama sekitar tujuh jam, dimulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIB. Dalam proses tersebut, Tim Penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Baca Juga

BREAKING NEWS Irjen Helfi Assegaf Pimpin Polda Lampung

"Barang yang kami sita antara lain alat komunikasi berupa handphone dan tablet, laptop, printer, nota-nota, surat pertanggungjawaban, surat keputusan, laporan transaksi keuangan, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan perkara," terang Jodhi.

Kejari Mesuji menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis dalam menindaklanjuti penyidikan dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Mesuji tersebut.

"Penyidikan ini akan terus kami dalami untuk mengungkap fakta hukum secara utuh dan menindak siapa pun yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Editor: Indra Siregar