Gubernur Lampung Frustrasi Petani Singkong Ogah Diajak Dialog: Saya Capek Ngurusin Kalian

BANDAR LAMPUNG, iNewsPringsewu.id - Gubernur Lampung  Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan kekecewaannya terhadap para petani singkong yang enggan memenuhi ajakannya untuk berdialog, Senin (5/5/2025).

Kekecewaan ini bermula saat Mirza mendatangi para petani yang sedang melakukan aksi unjuk rasa dan mengajak mereka untuk berdiskusi. Namun, ajakan tersebut berujung pada kekesalan Mirza lantaran hanya segelintir petani yang hadir untuk berdialog di Ruang Abung Pemprov Lampung.

Baca Juga

8 Atlet Macan Sewu Harumkan Pringsewu di Kejurnas Taekwondo Gubernur Lampung Cup

"Saya capek ngurusin kamorang (kalian) semua," ucapnya.

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya perwakilan para petani tersebut mau diajak berdiskusi oleh gubernur. Dalam pertemuan itu, Mirza mengatakan urusan harga singkong ini telah diambil oleh pemerintah pusat.

"Sekarang ditarik pemerintah pusat. Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat," tegasnya.

Baca Juga

Sinergi Pasca Idul Fitri, Kapolda Lampung Bersilaturahmi dengan Gubernur dan Forkopimda

Mirza mengungkapkan, salah satu langkah nyatanya adalah dengan memulangkan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

"Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak," jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.

Baca Juga

11 Kepala Daerah di Lampung Siap Dilantik 6 Februari 2025, 5 Daerah Masih Sengketa di MK

"Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg," jelasnya.

"Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog," lanjutnya.

Mirza juga mengindikasikan adanya provokator yang mencoba menunggangi aksi unjuk rasa kali ini.

Baca Juga

Robbani Snack Sukses Ekspor Klanting ke Taiwan, Raih Penghargaan Bergengsi dari Gubernur Lampung

"Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional," pungkasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta