PESAWARAN,iNewsPringsewu.id– Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menggelar audiensi dengan pihak DPRD setempat pada Kamis (26/9/2024), meminta tindak lanjut atas dugaan buruknya tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Mereka menuding bahwa pengelolaan keuangan yang tidak tertib menjadi penyebab utama tertunggaknya pembayaran gaji (Siltap) perangkat desa selama dua bulan sejak 2021, dengan total tunggakan yang diperkirakan mencapai Rp 11 miliar.
Saprudin Tanjung, Ketua AMP, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dinilai "ugal-ugalan" ini juga berdampak pada penundaan pembayaran rapel kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen selama tiga bulan. "Berbeda dengan kabupaten lain, Pesawaran terhambat pembayarannya tanpa ada kejelasan penyelesaiannya," ujar Tanjung.
Lebih lanjut, Tanjung menyoroti pinjaman utang Pemkab Pesawaran ke Bank Jawa Barat (BJB) sebesar Rp 150 miliar pada 2022. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan taksiran PT SMI, kemampuan bayar Pemkab tidak boleh lebih dari Rp 40 miliar. Namun, Pemkab tetap memaksakan diri mengambil pinjaman sebesar Rp 80 miliar dengan bunga hampir 10 persen, yang harus dilunasi pada 2024.
"Anehnya, dana pinjaman tersebut bukannya digunakan untuk menutup hutang, melainkan dipecah menjadi beberapa proyek fisik yang juga tidak jelas penyelesaiannya. Sementara itu, Pemkab kesulitan menutup bunga pinjaman yang terus bertambah," beber Tanjung.
Ia juga menyinggung keresahan para pejabat eselon di Pemkab Pesawaran akibat pemangkasan tunjangan kinerja (Tukin) yang mereka anggap sebagai hak mereka. Menurutnya, kondisi ini tidak akan terjadi jika pengelolaan keuangan dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai aturan.
"Jika tata kelola keuangan Pemkab dikelola dengan baik, situasi seperti ini tidak akan terjadi," tegas Tanjung.
Sementara itu Ketua DPRD sementara ,
Achmad Rico Julian dan Wakil ketua satu sementara ,M.Nasir sangat mespon apa yang telah disampikan AMP tersebut.
"Yang jelas kami sangat mendukung ,selagi semua itu untuk kepentingan masyakat .Kita harus respon cepat.AMP jangan berpikir mentang -mentang partai kami berdua ke Nanda Indira -Antonius ,masalah ini akan kami biarkan,tentu tidak,yang jelas akan kami tindak lanjuti .Tapi setelah AKD terbentuk .Kalau untuk sekarang kita hanya bisa sebatas berdialog .Tapi kami janji nanti setelah sudah Definitif kami akan tindak lanjuti "janji Rico.
Bahkan terkait hal ini Wakil ketua sementara,M.Nasir ,mengaskan dirinya siap mengkritisi semua kebijakan -kebijak bupati yang dianggap salah tidak memihak ke masyakat.
"Kami siap akan mengakomodir semua usulan AMP ,Siapa pun bupati nya kita akan kritisi.Mungkin kalau dijaman saya dulu tidak mungkin terjadi ada hutang sebesar itu .Yang jelas siapa pun yang jadi bupati kita akan kuliti,kita ingin APBD kita sehat"tegas Nasir
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
