PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu mulai mematangkan penerapan Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima) sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan miskin.
Langkah tersebut dibahas melalui sosialisasi dan pembahasan penerapan JP Prima yang dibuka langsung Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta diikuti jajaran perangkat daerah setempat.
Bupati Riyanto Pamungkas mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dari 10 persen menjadi 7,6 persen. Angka tersebut bahkan berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan nasional.
Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta menjamin masyarakat terbebas dari risiko ekonomi.
Sebab, warga yang telah berada di atas garis kemiskinan masih berpotensi kembali jatuh miskin ketika menghadapi tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan, maupun kebutuhan mendesak lainnya.
“Secara nasional, 8 dari 10 penduduk belum masuk kelas menengah, seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Di Pringsewu, sekitar 191.000 warga atau kira-kira 4 dari 10 penduduk berada pada desil 2 sampai 5. Sebagian sudah di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya masih tipis,” ungkap Riyanto.
Ia menjelaskan, kelompok masyarakat pada desil 5 menjadi salah satu perhatian karena semakin tinggi desil, semakin sedikit program bantuan pemerintah pusat yang menjangkau mereka.
Karena itu, JP Prima diproyeksikan mengisi celah perlindungan sosial tersebut, terutama bagi masyarakat yang belum tergolong miskin, tetapi masih rentan secara ekonomi.
Untuk memastikan program berjalan terarah, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. M. Andi Purwanto, S.T., M.T., mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima secara terpadu, dengan Dinas Sosial sebagai pengelola utama.
Dinas Sosial diminta menyusun rencana induk, kriteria umum penerima manfaat, serta standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, perlu dibentuk tim verifikasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sistem data penerima, serta mekanisme konsolidasi usulan dan pelaporan berkala.
Sementara itu, setiap OPD bertanggung jawab memastikan kebenaran data, hasil verifikasi, dan rekomendasi teknis sesuai bidang masing-masing.
Bupati juga meminta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta OPD teknis lainnya menyiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, data calon penerima, SOP teknis, hingga estimasi anggaran.
Bapperida diarahkan untuk mengintegrasikan JP Prima ke dalam dokumen perencanaan daerah, sekaligus menetapkan indikator dan target program agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Dari sisi penganggaran, BPKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Bagian Hukum juga diminta menyempurnakan serta mengharmonisasikan rancangan Peraturan Bupati sebagai landasan pelaksanaan program. Sedangkan Disdukcapil diarahkan melakukan jemput bola dokumen kependudukan bagi warga rentan serta mengintensifkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Adapun Inspektorat diharapkan menjalankan pengawasan intern berbasis risiko sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Bupati Riyanto menegaskan, sosialisasi tersebut harus menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti, bukan sekadar menghasilkan dokumen perencanaan.
“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan langkah jelas, bukan sekadar dokumen. Untuk itu, manfaatkan kesempatan belajar dari narasumber dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui JP Prima, Pemkab Pringsewu berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berada di kelompok rentan tidak mudah kembali terjerumus ke dalam kemiskinan.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
