PRINGSEWU,iNewsPringsewu.id– Komisi I DPRD Kabupaten Pringsewu menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) serentak di 59 pekon. Evaluasi tersebut menyoroti sejumlah persoalan selama tahapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, termasuk insiden yang menyebabkan penghentian Pilkakon di Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran.
Evaluasi berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Pringsewu, Senin (9/11/2026), dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pringsewu, Homsi Wastobir, S.T., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kegiatan tersebut dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Kesbangpol, Bagian Hukum, serta Camat Pagelaran.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi I menilai pelaksanaan Pilkakon di 59 pekon secara umum telah berjalan sesuai regulasi. Meski demikian, terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang sempat muncul, namun dapat diselesaikan melalui koordinasi pihak terkait.
Komisi I juga menyoroti pelaksanaan pemungutan suara di pekon dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) besar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan kajian untuk penyelenggaraan Pilkakon mendatang, terutama dalam meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara agar tidak berlangsung terlalu lama.
Perhatian khusus diberikan terhadap Pilkakon Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, yang dihentikan menyusul insiden di tempat pemungutan suara (TPS).
Komisi I mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut mengedepankan pendekatan regulasi dan kepastian hukum. Setiap keputusan, termasuk empat opsi penyelesaian yang telah disampaikan, harus memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Homsi menegaskan, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu segera dilakukan guna memperoleh arahan dan kepastian terkait mekanisme penyelesaian serta kelanjutan proses Pilkakon Tanjung Dalam.
Komisi I juga menyayangkan adanya oknum yang mencederai pelaksanaan pesta demokrasi tingkat pekon. Tindakan yang mengganggu jalannya pemilihan harus ditangani sesuai ketentuan hukum agar tidak menjadi preseden buruk pada pelaksanaan Pilkakon berikutnya.
Menurutnya, segala bentuk intimidasi, perusakan, maupun tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan merupakan persoalan serius yang dapat masuk ranah pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Selain itu, Komisi I mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk pemerintah kecamatan, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di pekon tetap kondusif.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan Pilkakon ke depan, sekaligus memastikan setiap persoalan diselesaikan secara objektif, transparan, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Komisi I DPRD Pringsewu menekankan bahwa kepastian hukum harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan Pilkakon, sehingga stabilitas masyarakat tetap terjaga dan proses demokrasi di tingkat pekon dapat berjalan dengan baik.
Editor : Indra Siregar
Artikel Terkait
